Gambar ilustrasi
Makassar Sulsel –Fenomena antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU belakangan ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Persoalan tersebut merupakan akumulasi dari beberapa indikator yang saling berkaitan, mulai dari panic buying, pertumbuhan jumlah kendaraan, keterbatasan kuota BBM subsidi, hingga ketergantungan sistem barcode terhadap jaringan internet.
1. Panic Buying Memperbesar Antrian
Salah satu pemicu yang perlu diperhatikan adalah fenomena panic buying. Ketika masyarakat mendapatkan informasi bahwa BBM subsidi sulit diperoleh atau khawatir akan terjadi kelangkaan, sebagian pengguna kendaraan cenderung melakukan pengisian lebih awal atau bahkan mengisi lebih banyak dari biasanya.
Kondisi tersebut kemudian menciptakan efek domino. Semakin banyak masyarakat yang datang ke SPBU dalam waktu bersamaan, semakin panjang pula antriannya.
2. Pertumbuhan Kendaraan Tidak Seimbang dengan Kuota BBM Subsidi
Jumlah kendaraan terus bertambah dari waktu ke waktu. Berbagai jenis kendaraan menggunakan jalan yang sama dan membutuhkan BBM, sementara kuota BBM subsidi memiliki batas tertentu.
Di sinilah muncul persoalan: pertumbuhan kebutuhan masyarakat terhadap BBM tidak selalu sebanding dengan ketersediaan kuota BBM subsidi.
Karena itu, pemerintah perlu melihat persoalan ini bukan sekadar sebagai masalah di SPBU, tetapi sebagai masalah keseimbangan antara kebutuhan, jumlah kendaraan, distribusi dan kuota BBM subsidi.
3. Barcode Jangan Hanya Menjadi Syarat Administrasi
Digitalisasi melalui barcode pada dasarnya bertujuan baik, yaitu memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Namun, persoalan muncul ketika sistem tersebut sangat bergantung pada koneksi jaringan.
Ketika jaringan mengalami gangguan, lambat atau sistem mengalami error, proses transaksi dapat ikut terganggu. Akibatnya, kendaraan yang sudah menunggu di depan dispenser tetap harus menunggu.
Teknologi seharusnya mempercepat pelayanan, bukan justru menjadi titik lemah ketika jaringan bermasalah.
4. Perlu Evaluasi Kendaraan yang Berhak Mendapat BBM Subsidi
Persoalan lain yang perlu dievaluasi adalah mekanisme penggunaan barcode. Jangan sampai keberadaan barcode kemudian dianggap sebagai satu-satunya ukuran kelayakan tanpa memperhatikan jenis kendaraan, ketentuan dan kriteria penerima BBM subsidi yang berlaku.
Artinya, sistem harus mampu memastikan bahwa subsidi benar-benar diberikan kepada kelompok yang berhak, bukan sekadar kepada siapa saja yang memiliki akses barcode.
5. Gangguan Jaringan Harus Memiliki Sistem Cadangan
Jika sistem digital menjadi bagian penting dalam pelayanan BBM subsidi, maka harus tersedia sistem cadangan (backup system) ketika jaringan mengalami gangguan.
Jangan sampai hanya karena sinyal bermasalah, pelayanan di SPBU ikut berhenti dan ratusan kendaraan terjebak dalam antrian.
SOLUSINYA BUKAN SEKADAR MENAMBAH SPBU
Fenomena antrian panjang harus diselesaikan secara menyeluruh.
Pemerintah, Pertamina dan pengelola SPBU perlu duduk bersama mengevaluasi kuota, distribusi, jumlah kendaraan, mekanisme barcode, kapasitas pelayanan serta sistem jaringan digital.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas agar tidak mudah terpengaruh isu kelangkaan yang kemudian memicu panic buying.
Jangan sampai masyarakat disuruh tertib, tetapi sistemnya belum siap menghadapi kondisi di lapangan.
Antrian panjang di SPBU bukan hanya persoalan kendaraan yang menunggu BBM. Di balik antrian tersebut terdapat persoalan kebutuhan masyarakat, keterbatasan kuota, ketepatan sasaran subsidi, kesiapan teknologi dan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar imbauan kepada masyarakat untuk bersabar, tetapi solusi sistemik dan evaluasi menyeluruh.
BBM subsidi harus tepat sasaran, pelayanan harus cepat, sistem harus siap, dan masyarakat tidak boleh menjadi korban dari kelemahan sistem.
Penulis: Rustan
