WAJO SULSEL – Alokasi anggaran pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Kapolres Wajo senilai Rp2.287.030.000 melalui APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian publik. Besarnya anggaran tersebut memunculkan perhatian terhadap aspek transparansi, perencanaan, serta akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.
Berdasarkan penelusuran Tim Media melalui laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) INAPROC, anggaran pembangunan Rujab Kapolres Wajo dialokasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Wajo.
Dalam data tersebut, terdapat lima item kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan Rujab Kapolres Wajo dengan rincian sebagai berikut:
1. Pekerjaan fisik hibah: Rp2.200.250.000.
2. Perencanaan hibah: Rp50.750.000.
3. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK): Rp1.936.000.
4. Pengawasan: Rp33.250.000.
5. Penggandaan: Rp844.000.
Total keseluruhan nilai pagu anggaran tersebut mencapai Rp2.287.030.000.
Kepala Dinas PUPRP Wajo, Muhammad Ibnu Hasyim, saat dikonfirmasi ,Kamis (19/11) mengatakan hingga saat ini proses tendernya sudah selesai dan terkait bangunan tersebut merupakan dana Hibah senilai Rp. 2.2 Milliar
Terkait anggaran pekerjaan fisik sebesar Rp2.200.250.000, ia menjelaskan bahwa uraian pekerjaan meliputi persiapan, pondasi, struktur beton, dinding, plesteran, acian, rangka atap, plafon, pengecatan, dan pelituran.
“Anggaran itu (fisik, red) untuk bangunan gedung lantai satu,” tuturnya.
Berdasarkan pantauan media di lokasi, Rujab Kapolres Wajo yang berada di Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, tampak telah dirubuhkan. Dari bagian depan lokasi, terlihat pagar yang ditutupi terpal.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan pejabat terkait, pekerjaan fisik belum memasuki tahap pelaksanaan kontrak pada saat dikonfirmasi.
Kapolres Wajo Sementara Tinggal di Perumahan
Terpisah, Kasi Humas Polres Wajo, Iptu Kaomi, membenarkan bahwa Kapolres Wajo AKBP Douglas Mahenrajaya untuk sementara tidak menempati rumah jabatan tersebut.
“Iya. Sekarang bapak tinggal sementara di Perumahan Kayana Royal di Jalan Jati,” tutupnya.
Diketahui, rumah jabatan merupakan fasilitas negara yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kedinasan pejabat yang bersangkutan.
Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Perlu Diperhatikan
Besarnya alokasi anggaran pembangunan Rujab Kapolres Wajo menjadi bagian dari perhatian publik terhadap pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, setiap penggunaan anggaran harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan.
Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengenai perencanaan, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga hasil pembangunan menjadi penting agar penggunaan anggaran daerah dapat diawasi oleh masyarakat.
@ TIM












