WAJO SULSEL– Pembangunan gerai pasar modern Alfamidi yang berlokasi di Lingkungan Bolabakka, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, menuai sorotan. Bangunan tersebut diduga belum memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan perizinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendirian pasar modern, seperti Alfamidi, Alfamart maupun Indomaret, tidak cukup hanya dengan menyediakan lahan dan mendirikan bangunan. Pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan legalitas badan usaha, perizinan berusaha, kesesuaian tata ruang, persyaratan bangunan gedung, lingkungan hidup, serta ketentuan penyelenggaraan perdagangan.
Dari aspek legalitas usaha, pelaku usaha wajib memiliki badan hukum atau bentuk badan usaha yang diperbolehkan sesuai ketentuan, akta pendirian dan pengesahan badan hukum apabila berbentuk perseroan terbatas (PT), serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Selanjutnya, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai, serta memenuhi perizinan atau Sertifikat Standar berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
Dari aspek lokasi, pembangunan gerai juga harus didukung bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa, serta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai ketentuan tata ruang daerah dan zonasi yang berlaku.
Sementara dari aspek bangunan gedung, terdapat kewajiban memenuhi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai ketentuan, termasuk persyaratan keselamatan, aksesibilitas, fasilitas parkir dan kelayakan bangunan.
Tidak hanya itu, aspek lingkungan juga harus diperhatikan melalui pemenuhan dokumen lingkungan sesuai skala kegiatan, seperti SPPL atau UKL-UPL, berikut kewajiban pengelolaan sampah dan limbah serta pengendalian dampak lingkungan sekitar.
Wakil Ketua Lembaga Pengawasan Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) Kabupaten Wajo, Hamsing Ismail, menyampaikan keberatan atas pembangunan gerai Alfamidi tersebut yang menurutnya patut ditelusuri dari sisi kelengkapan persyaratan perizinannya.
Ia menduga pembangunan gerai tersebut belum memenuhi sejumlah ketentuan administrasi, termasuk terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Apabila benar bangunan tersebut belum memiliki PBG dan masih terdapat persyaratan perizinan lainnya yang belum dipenuhi, maka hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan instansi teknis terkait,” ungkapnya.
Hamsing menambahkan, pemerintah daerah melalui instansi yang berwenang perlu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen perizinan pembangunan gerai tersebut.
Menurutnya, setiap pelaku usaha wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam penerapan aturan antara pelaku usaha besar maupun kecil.
Ia juga meminta agar dilakukan verifikasi terhadap dokumen PBG, kesesuaian tata ruang, perizinan berusaha, serta persyaratan lingkungan sebelum kegiatan usaha dijalankan, tegasnya. Rabu (18/11).


Asas Praduga Tak Bersalah
Hingga berita ini dirilis, dugaan belum terpenuhinya persyaratan perizinan tersebut masih memerlukan verifikasi dan keterangan resmi dari pihak pengelola gerai Alfamidi maupun dinas terkait mengenai kelengkapan dokumen perizinan pembangunan tersebut.
Pihak pengelola diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan menunjukkan dokumen perizinan yang dimiliki guna memastikan persoalan ini memperoleh kejelasan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.(TIM)












