Ketua PWI Sulsel, Suwardi Thahir, bersama jajaran pengurus harian.
CELEBESPLUSONLINE.COM// MAKASSAR SULSEL— Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan mulai menata kembali langkah organisasi. Pembenahan struktur kepengurusan di tingkat kabupaten/kota menjadi perhatian serius, seiring upaya memperkuat administrasi, menertibkan data keanggotaan, serta menyiapkan regenerasi kepemimpinan di daerah.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat evaluasi internal PWI Sulsel yang berlangsung di Makassar, Rabu (12/8/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua PWI Sulsel, Suwardi Thahir, bersama jajaran pengurus harian.
Turut hadir Mappiar HS, Iksan Dj, FAS Rahmat, Ardiansyah Bandoe, Abdullah Rattingan, dan Iga K. Sementara Abdul Razak Arsyad dan Ade Cahyadi mengikuti rapat secara daring.
Rapat tersebut menjadi ruang untuk menyatukan langkah sekaligus menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan FAS Rahmat selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sulsel ke sejumlah daerah.
Ketua PWI Sulsel, Suwardi Thahir, mengatakan hasil kunjungan lapangan menemukan sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.
«“Dari laporan di lapangan, ada beberapa persoalan mendasar yang harus segera kita selesaikan. Mulai dari PLT Ketua, penataan data anggota, pengurusan KTA, hingga regenerasi kepemimpinan di daerah,” ujar Suwardi Thahir.»
Sejumlah daerah yang menjadi perhatian PWI Sulsel antara lain Wajo, Bone, Soppeng, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Toraja.
Di Kabupaten Wajo, pembahasan mencakup usulan anggota terkait perubahan nama media pada Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai dengan tempat kerja saat ini agar keanggotaan yang bersangkutan dapat kembali aktif. Data keanggotaan PWI di Wajo juga akan diverifikasi ulang.
Sementara itu, di Bone, PWI Sulsel berencana segera menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) Ketua yang baru. Adapun kondisi di Enrekang menjadi perhatian tersendiri karena jumlah anggota aktif disebut hanya tersisa sekitar tiga orang.
Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa regenerasi merupakan pekerjaan rumah yang tidak dapat ditunda. Organisasi tidak hanya membutuhkan struktur yang tertata, tetapi juga generasi baru yang mampu menjaga kesinambungan perjuangan dan marwah kewartawanan.
Persoalan administrasi KTA juga masih menjadi kendala di hampir seluruh daerah. Suwardi mengakui, keterlambatan pelayanan administrasi dari tingkat provinsi pada periode sebelumnya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.
Karena itu, mekanisme pelayanan KTA akan segera dibenahi agar proses administrasi keanggotaan dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan transparan.
Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Mappiar HS, menegaskan bahwa pembenahan organisasi tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah.
«“Dalam satu tahun ke depan, penertiban data anggota, percepatan KTA, reaktivasi keanggotaan, dan regenerasi harus menjadi kerja bersama. Kita ingin tata kelola PWI di daerah lebih transparan, profesional, dan punya marwah,” tegas Mappiar.»
PWI Sulsel juga akan berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) untuk memastikan setiap penyesuaian kepengurusan dan keanggotaan tetap berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Pembenahan itu bukan sekadar merapikan administrasi. Lebih jauh, ia menjadi upaya merawat rumah besar kewartawanan agar tetap berdiri kokoh di tengah perubahan zaman.
Dengan semangat kebersamaan, PWI Sulsel berharap organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut semakin kuat di daerah, mampu menjaga profesionalisme anggotanya, serta terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam menjalankan fungsi pers bagi masyarakat.
[TIM]
