CELEBESPLUSONLINE.COM// WAJO SULSEL — Menanggapi pemberitaan sebelumnya pada media celebesplusonline.com masalah adanya dugaan anggaran dana yang belum terserap dari anggaran sebesar Rp7,5 Milliar lebih, yang di manfaatkan untuk pembangunan destinasi wisata Bangsalae, hanya sekitar Rp5,6 Milliar sekian dan tentunya masih tersisa sekitar lebih kurang Rp2,1 Milliar.
” Iya benar, pagu anggaran proyek pembangunan destinasi wisata Bangsalae guna program peningkatan daya tarik Destinasi Wisata Bangsalae yang bertempat di Kelurahan Siwa,Kecamatan Pitumpanua dengan dana APBD Kabupaten dengan pagu anggaran Rp 7,5 Milyar sehingga terjadi permasalahan waktu pelaksanaan fisik cukup akhirnya anggaran tidak optimal terserap yakni sekitar Rp5,6 Milyar atau belum terserap Rp2,1 Miliar , ujarnya, Senin (20/4).
Salah satu tim Pansus LKPJ Tahun 2025 dari Partai Gerindra ini menambahkan bahwa ada beberapa alasan klasik para rekanan antaranya bahwa pekerjaan tersebut di tender di akhir tahun sehingga mempengaruhi waktu dan qualitas , namun hal utamanya adalah di kerja secara buru buru, tambahnya.
“Sementara inti pokok masalahnya bukan kah kegiatan tersebut yang di anggarkan sudah menempuh mekanisme yang panjang mulai tahap dan alur yang jelas , mulai musrembang desa atau reses sampai di sahkan APBD setiap tahun sebelumnya dan setelah masuk ke penyelesaian tehnis dan jadilah produk konsultan perencana berupa Detail Enggenering Design ( DED ) akan tetapi tetap juga masih ada keterlambatan proyek di tender, ” cetusnya.
Dan bila hal ini terus terjadi berarti ada pembiaran dan bisa saja dugaan berlanjut ada kerja kerja secara terstruktur, sistematis dan massif.
Lanjut kata Tim Pansus LKPJ Tahun 2025 ini mengatakan,apabila kondisi ini kita biarkan begitu saja selain serapan anggaran setiap tahun tidak optimal memungkinkan munculnya proyek proyek yang tidak bisa di pertanggung jawabkan oleh satker dan banggar di DPRD dan memunculkan pembengkakan harga satuan dan terjadi modifikasi daftar analisis harga satuan pekerjaan, karena ada indikasi ini adalah produk pesanan melalui konsultan yang jarang pihak auditor memahaminya.
” Oleh nya itu, kami minta kepada semua pihak yang terlibat untuk lebih jeli dan teliti serta tranparan utamanya team anggaran Pemerintah Daerah dan Banggar DPRD, “harapnya.
Dewan mengharap perlunya singkronisasi antara Bapperida sebagai perecana makro dan satker sebagai perencana tehnis untuk lebih mengedepankan pemuktahiran data yang lengkap karena pintu masuk sebuah pembangunan adalah data yang valid yang kemudian di kaji dan di analisis sehingga melahirkan sebuah pertimbangan bukan copy paste, jelasnya.
Kami juga meminta kepada Inspektorat agar lebih profesional menunjukkan kegiatan yang di indikasi masalah untuk sampel auditornya BPK RI.
Dan dimana pada anggaran tahun 2025 lalu ada beberapa proyek yang tidak selesai di akhir tahun antaranya di satker PUPR adalah konstruksi ruas Barammamase Kecamatan Sajoanging tidak terserap Rp5.4 Milyar ,ruas Lampulung – Baleng Pammana tidak terserap Rp4, 2 Milyar dan ruas Tobarakka – Leworeng Kecamatan Pitumpanua tidak terserap Rp4, 9 Miliar, serta pembangunan drenase Kecamatan Tempe tidak terserap Rp500 juta dari pagu anggaran 3 Milyaran.
Sedangkan terkhusus satker Disporapar yaitu pembangunan destinasi wisata Bangsalae Siwa Kecamatan Pitumpanua, selanjutnya
untuk satker Dinas Kesehatan dan RS lamaddukelleng dan RS Siwa total tidak terserap 17 Milyaran dengan rincian, Dinkes Rp14 Miliar , RS Lamaddukkeleng Rp2, 5 Miliar adanya 1 unit bangunan tidak tuntas, serta RS Siwa adanya 2 pengadaan alkes yang tidak tuntas.
Begitu juga satker lain hampir semua ada temuan sementara baru 3 satker sudah mencapai 40 Miliaran tidak terserap hingga menimbulkan banyak pendapat dan pandangan secara politis dan tehnis, tutup Tim Pansus LKPJ Tahun 2025.
@ Redaksi CP#
