Resky KTU BBPJN Saat Dikonfirmasi terkait empat ruas jalan di Kabupaten Wajo di kantornya.
CELEBESPLUSONLINE.COM// WAJO SULSEL – Empat paket pekerjaan peningkatan ruas jalan kabupaten di Kabupaten Wajo menjadi sorotan publik. Pasalnya, proyek yang meliputi ruas Buriko–Belawae sepanjang 9,35 kilometer, Paojepe–Tanete sepanjang 10,40 kilometer, Soro–Labata sepanjang 5,48 kilometer, dan Waetuo–Tua sepanjang 11,59 kilometer diduga memiliki kualitas pekerjaan yang rendah.
Muhammad Nasir Rahim
,BE Ketua LSM Lidik Pro Kabupaten Wajo mempertanyakan pelaksanaan proyek tersebut karena diduga tidak memenuhi standar mutu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak dan ketentuan teknis pekerjaan jalan. Selain itu, muncul dugaan bahwa proyek tersebut tidak papan bicara dan atau tidak dipublikasikan secara terbuka sehingga memunculkan istilah “proyek siluman” di tengah masyarakat terkhusus Kecamatan Keera dengan ruas jalan Paojepe–Tanete sepanjang 10,40 kilometer,dengan total anggaran Rp. 165 Milliar.
” Pemerintah daerah sebagai penerima manfaat dari pelaksanaan proyek tersebut dinilai belum sepenuhnya mewujudkan asas kemanfaatan, khususnya bagi masyarakat sebagai pengguna jalan. Pasalnya, pekerjaan yang baru selesai beberapa bulan itu dilaporkan telah mengalami kerusakan di sejumlah titik sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pelaksanaannya” ujarnya.Kamis (6/8).
Dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh instansi yang berwenang, termasuk pengawasan internal pemerintah maupun aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
Senada dengan Bang Ucok, Hamsing Ismail Wakil Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN- RI) Kabupaten Wajo meminta pemerintah daerah, pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pihak pelaksana memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, dan hasil pekerjaan.
Transparansi dinilai penting untuk menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara, cetusnya.
Lanjut kata Hamsing,proyek yang saat ini sedang dikerjakan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 melalui dana aspirasi salah seorang anggota DPR RI dengan kontrak Multi Years ( Kontrak Tahun Jama)
Sebelum berita ini diterbitkan, Kepala Tata Usaha Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan,Resky yang berkantor di KM 16, Baddoka, Makassar, saat ditemui di kantornya pada Kamis (6/8), mengatakan bahwa laporan masyarakat telah diterima dan akan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Laporan masyarakat sudah kami terima dan akan kami sampaikan kepada pihak PPK,” tegasnya.
Bersambung…
