Celebesplusonline.com//Wajo Sulsel — Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang digelar hari ini menegaskan bahwa dokumen LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan rekomendasi resmi yang telah disepakati seluruh fraksi di DPRD Wajo dan ditandatangani oleh Ketua DPRD sebagai produk kelembagaan yang memiliki konsekuensi hukum.
Perwakilan Fraksi Gerindra yang tergabung dalam Tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ tahun 2025, H. Mustafa,melalui media ini,Selasa (5/5) menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan arah perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Daerah.
“Ini bukan formalitas, tetapi bentuk pengawasan DPRD yang harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program ke depan,” tegasnya.
Dalam pandangan fraksi, terdapat sejumlah poin strategis yang menjadi catatan dan rekomendasi, antara lain:
Pertama, mendorong Bapperida sebagai perencana makro pembangunan daerah untuk segera meningkatkan kualitas perencanaan melalui sinkronisasi program lintas perangkat daerah hingga tingkat desa, guna memastikan efektivitas dan kesinambungan pembangunan.
Kedua, peningkatan dan pengembangan sektor kesehatan, khususnya sarana dan prasarana serta kapasitas sumber daya manusia tenaga medis PPPK/ paruh waktu,
di puskesmas dan rumah sakit, berbasis data yang akurat demi optimalisasi pelayanan publik.
Ketiga, peningkatan kualitas perencanaan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kebijakan yang dihasilkan lebih terukur dan tepat sasaran.
Keempat, penguatan sektor pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana, pengembangan SDM tenaga pendidik, serta perhatian terhadap kesejahteraan PPPK dan tenaga honorer, termasuk peningkatan kualitas peserta didik.
Kelima, memastikan seluruh tahapan perencanaan pembangunan dilaksanakan tepat waktu dan bebas dari intervensi, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD.
Keenam, mendorong dilakukannya audit khusus terhadap seluruh konsultan proyek tahun anggaran 2025 guna menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.
Ketujuh,Mustafa menegaskan agar Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan anggaran secara parsial, melainkan melalui mekanisme yang terencana, komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedelapan, memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, rumah sakit, sekolah hingga jalan lingkungan serta pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dan regulasi yang berlaku, cetusnya.
Kesembilan, meningkatkan kapasitas kepala desa dan aparat desa melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa guna mencegah potensi penyimpangan.
Kesepuluh,Untuk lingkungam hidup Pemda segera menyusun dokumen RPPLH sebagai dokumen induk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menyusun dokumen rencana induk dari studi kelayakan pengelolaan sampah
Dan kesebelas, Pemda meningkatkan perhatian dan dukungan terhadap petani dan nelayan
Serta keduabelas yaitu memperkuat sinergi antara bidang UMKM dan perizinan untuk menpercepat proses penerbitan nomor induk berusaha NIB
Lanjut yang ketigabelas yakni Pemda menuntaskan proses administrasi penerbitan SK hibah pasar tempe dari kementerian agar proses pengelolaan pasar tempe tertib dan akuntabel, jelasnya.
Selain itu ,keempat belas adalah satker Disporapar terhadap silpa yang ada untuk memanfaatkan di pembinaan dan pengembangan sarana dan atlit untuk menghadapi Porprov yang akan datang dan menunjang destinasi wisata di desa ada sinergi antara pemda dan Desa.
Ia menambahkan item ke lima belas, Pengadaan SDM khususnya di bidang publikasi perijinan,
Keenam belas : penambahan armada mobil pemadam kebakaran sesuai kebutuhan dan kesejahteraan personilnya, imbuhnya.
H. Mustafa berharap terkhusus Kepada Kepala BKPSDM dalam penempatan ASN harus kompeten , pengalaman, integritas, networking dan loyalitas
Dan terakhir politisi Gerindra berharap agar peningkatan kapasitas SDM auditor Inspektorat sebagai audit internal serta Pemda melakukan tindak lanjut secara optimal terhadap LHP BPK khususnya terkait pendapatan.Apakah pemda benar benar akan melaksanakan dan bergerak, tutup Mustafa.
Rapat paripurna ini menjadi penegasan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus mengingatkan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan memiliki implikasi hukum dan harus menjadi pedoman dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Wajo ke depan.
@ Sultan #
