CELEBESPLUSONLINE.COM//MAKASSAR SULSEL- Ketua Suara Independen Jurnalis Indonesia (SIJI) Provinsi Sulawesi Selatan A.Rafiuddin, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Wajo agar Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) direksi dan Dewan Pengawas BUMD tidak dijadikan ruang balas budi politik. Ia menegaskan, yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin BUMD yang profesional dan berintegritas, bukan hasil kompromi kepentingan politik.
“BUMD ini mengelola kepentingan publik, jadi jangan dijadikan lahan eksperimen politik. Kalau proses seleksi diwarnai transaksi atau balas jasa, maka kinerjanya akan timpang, dan yang rugi adalah masyarakat,” tegas Rafiuddin kepada media ini, Jum’at (5/9/2025).
A.Rafiuddin menekankan pentingnya prinsip meritokrasi, yaitu pemilihan berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak serta jangan hanya menampilkan nilai akhir yang telah diakumulasikan tanpa menampilkan indikator penilaian beserta nilainya. Menurutnya, hanya dengan cara itu BUMD bisa benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
“Kalau prinsip meritokrasi dilanggar, maka jangan heran kalau BUMD malah jadi beban APBD. Kita butuh orang-orang yang terbukti bisa bekerja, bukan sekadar dekat dengan kekuasaan,” ujarnya.
Ia juga mendesak Panitia Seleksi (Pansel) untuk membuka seluruh tahapan secara transparan, mulai dari hasil administrasi, uji kelayakan, hingga rekam jejak kandidat.
“Keterbukaan itu penting. Jangan sampai publik melihat seleksi ini hanya formalitas. Kalau hasilnya sudah ditentukan dari awal, lebih baik diumumkan saja daripada menghabiskan anggaran untuk pansel. Publik menunggu apakah prinsip meritokrasi benar-benar ditegakkan atau Jargon dalam tata kelola Perusahaan Daerah,” sindirnya.
Editor : Kahfi
