Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang.
\nJAKARTA \u2014 Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji pendapat yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, terkait usulan pemberhentian Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang.<\/p>\n
Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 1 P\/UP\/2026 dengan klasifikasi uji pendapat. Perkara itu diregistrasi pada 21 Agustus 2026 dan diputus oleh majelis hakim MA pada Kamis, 1 Oktober 2026.<\/p>\n
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, \u201cKabul permohonan, menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum.\u201d<\/p>\n
Putusan tersebut menjadi dasar yuridis bagi DPRD Gowa untuk melanjutkan proses usulan pemberhentian Bupati Gowa sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<\/p>\n
Kuasa hukum DPRD Gowa, Khairil Jalil, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti putusan MA sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<\/p>\n
\u201cPutusan ini bersifat final, sehingga DPRD akan menjalankan tahapan hukum berikutnya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,\u201d ujar Khairil, Jumat (2\/10).<\/p>\n
Sementara itu, kuasa hukum Bupati Gowa, Adhi Bintang, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima salinan putusan MA. Ia menyatakan masih terdapat hal yang akan disampaikan pihaknya berkaitan dengan proses putusan tersebut.<\/p>\n
Sebelumnya, DPRD Gowa telah mengambil sikap melalui mekanisme hak angket dan menyepakati usulan pemberhentian Bupati Sitti Husniah Talenrang.<\/p>\n
Anggota DPRD Gowa dari Fraksi Gerindra, Dian Purnamasari, mengatakan seluruh tujuh fraksi di DPRD Gowa menyetujui usulan tersebut.<\/p>\n
\u201cSecara kelembagaan kami menyetujui semuanya. Fraksi-fraksi semua menyetujui. Tujuh fraksi menyetujui secara bulat, semuanya,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Dian menyebut seluruh 45 anggota DPRD Gowa turut menandatangani persetujuan terhadap usulan pemberhentian tersebut.<\/p>\n
Setelah putusan MA diterbitkan, tahapan selanjutnya berada pada mekanisme pemberhentian kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pakar hukum tata pemerintahan Prof. Aminuddin Ilmar menjelaskan bahwa setelah menerima putusan, pimpinan DPRD Gowa dapat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan sebagai wakil pemerintah pusat.<\/p>\n
Dengan demikian, putusan MA menjadi bagian penting dalam rangkaian proses hukum dan ketatanegaraan terkait usulan pemberhentian Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang.<\/p>\n
Laporan : AR
\nEditor : Sultan<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang. JAKARTA \u2014 Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji pendapat yang…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":25071,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-25070","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"\n