Celebesolusonline. Com\/\/ Wajo Sulsel –Sorotan terhadap keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 mulai mencuat. Tokoh masyarakat yang akrab disapa Bang Ucok mempertanyakan secara terbuka substansi aturan tersebut, termasuk kejelasan apakah perda itu merupakan produk hukum Pemerintah Kabupaten Wajo atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.<\/p>\n
\u201cPERDA Nomor 3 Tahun 2023 tentang apa? Ini Perda Wajo atau Perda Provinsi? Jangan sampai masyarakat tidak memahami isi dan dasar hukumnya,\u201d tegas Bang Ucok saat dimintai tanggapannya, Jumat (15\/5\/2026).<\/p>\n
Menurutnya, setiap produk hukum daerah harus disosialisasikan secara terbuka agar tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat. Ia menilai, transparansi regulasi penting demi menjaga kepastian hukum dan menghindari polemik di kemudian hari.<\/p>\n
Bang Ucok juga mengaku akan membawa persoalan tersebut melalui jalur resmi dengan mengaspirasikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRD. Langkah itu dilakukan agar pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara utuh mengenai dasar, tujuan, dan implementasi perda dimaksud.<\/p>\n
\u201cIni akan kami aspirasikan dan minta dilakukan RDPU di DPRD supaya jelas. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar nomor perdanya, tapi tidak tahu substansi dan dampaknya,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai detail Perda Nomor 3 Tahun 2023 yang dipertanyakan tersebut.<\/p>\n
Dalam penyampaian aspirasi nantinya di DPRD Kabupaten Wajo, Bang Ucok turut menyoroti sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Perubahan, khususnya proyek-proyek yang dilaksanakan pada penghujung tahun anggaran.<\/p>\n
Menurut Bang Ucok bersama timnya, pola pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam waktu terbatas berpotensi menimbulkan berbagai dampak, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun tata kelola keuangan daerah. Mereka menilai, pengerjaan proyek secara terburu-buru berisiko menyebabkan rendahnya mutu hasil pekerjaan, serta berpotensi menimbulkan persoalan administratif hingga beban hutang daerah apabila tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang dan kemampuan fiskal daerah yang memadai.<\/p>\n
Selain itu, Bang Ucok juga mempertanyakan rasionalisasi belanja pembangunan yang dinilai harus selaras dan seimbang dengan kondisi riil pendapatan daerah. Sebab, setiap kebijakan penggunaan anggaran daerah wajib mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah.<\/p>\n
\u201cAtas dasar itu, perlu adanya penjelasan terbuka kepada publik mengenai dasar perencanaan, skala prioritas kegiatan, hingga kemampuan keuangan daerah dalam membiayai proyek-proyek yang bersumber dari anggaran perubahan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Untuk itu, Bang Ucok beserta timnya berharap DPRD Kabupaten Wajo melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dapat menghadirkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan anggaran perubahan guna memberikan penjelasan secara komprehensif.
\nMereka juga meminta agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari setiap proyek yang menggunakan anggaran perubahan turut dihadirkan, termasuk konsultan perencana yang menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan dapat dikaji secara terbuka, profesional, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n
Tim<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Celebesolusonline. Com\/\/ Wajo Sulsel –Sorotan terhadap keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 mulai…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":23906,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-23905","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"\n