celebesplusonline.com\/\/Wajo Sulsel\u2013 Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Pitumpanua Kabupaten Wajo mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan penyelidikan terhadap proyek pembangunan Destinasi Kawasan Wisata Bangsalae Siwa yang dinilai bermasalah.<\/p>\n
Desakan tersebut muncul meskipun proyek tersebut telah dinyatakan melalui tahap PHO (Provisional Hand Over) atau serah terima sementara.JPKP menilai, status PHO tidak serta-merta menghapus dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.<\/p>\n
Sultan JPKP Pitumpanua Wajo menegaskan bahwa hasil pekerjaan proyek tersebut terindikasi dan atau diduga dikerjakan secara tidak maksimal dan terkesan \u201casal jadi\u201d, ujarnya.Selasa (21\/4) <\/p>\n
Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip kualitas pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/p>\n
\u201cPHO bukan akhir dari pengawasan. Jika ditemukan indikasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, maka wajib dilakukan evaluasi, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya proses hukum,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Selain itu, Sultan juga meminta agar kontraktor pelaksana proyek tersebut segera dievaluasi, bahkan diganti, apabila terbukti tidak mampu memenuhi standar pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.<\/p>\n
Secara hukum, setiap penyedia jasa konstruksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, serta prinsip profesionalitas. Jika terbukti terjadi kelalaian atau penyimpangan, maka dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga pidana.<\/p>\n
Senior pengurus JPKP ini berharap APH, termasuk pihak terkait seperti inspektorat dan auditor independen, dapat segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan tidak adanya kerugian negara dalam proyek tersebut, tutupnya. <\/p>\n
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, total anggaran proyek tersebut mencapai sekitar Rp7, 5 miliar lebih, namun dalam laporan penggunaan anggaran disebutkan hanya berkisar Rp5, 6 miliar lebih yang terealisasi dan sisa anggaran yang tidak terserap senilai Rp2, 1 Milliar dengan Retensi 5 %. <\/p>\n
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.<\/p>\n
@Tim Investigas#<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
celebesplusonline.com\/\/Wajo Sulsel\u2013 Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Pitumpanua Kabupaten Wajo mendesak Aparat Penegak Hukum (APH)…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":23730,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-23729","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"\n