CELEBESPLUSONLINE.COM\/\/ SOPPENG SULSEL —
\nPekerjaan Proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, dan SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Pompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi – Selatan. <\/p>\n
Kekinian menuai sorotan tajam oleh Ketua Tim Investigasi dan Monitoring, Lembaga HAM Indonesia (LHI) Mahmud Cambang.<\/p>\n
“KEGIATAN : PENGENDALIAN BANJIR SUNGAI WALENNAE KAB, SOPPENG.
\nNOMOR KONTRAK : HK.02.01\/Au7.1\/SPK\/VII\/01.
\nTANGGAL KONTRAK :\u00a0 07 JULI 2025.
\nNILAI KONTRAK : Rp. 15.421.862.000.
\nLOKASI : KABUPATEN SOPPENG.
\nSUMBER DANA : APBN 2025.
\nJANGKA WAKTU : 165 (Seratus Enam Puluh Lima) Hari Kelender.
\nPENYEDIA JASA : PT. TANTUI ENAM KONTRUKSI.<\/p>\n
Menurutnya, Hasil penelusuran tim monitoring kami Lembaga Ham Indonesia (LHI) bahwa proyek ini diduga menggunakan material Batu Gajah Ilegal yang digunakan oleh PT TANTUI ENAM KONTRUKSI sangat potensi terindikasi ada penyimpangan dari perusahaan tersebut, “ucapnya.<\/p>\n
Ia menilai, kalau benar hal ini terjadi Proyek ini menggunakan material Batu Gajah yang dipakai perusahaan tersebut yang dibiayai sumber anggaran APBN berasal dari sumber galian ilegal tanpa Izin Resmi, maka ini sangat merugikan Negara. <\/p>\n
Menurutnya, bahwa penggunaan material galian Batuan Ilegal bukanlah persoalan sepele. Ada tiga payung hukum besar yang berpotensi menjerat kontraktor, PPTK, bahkan kepala dinas terkait:
\n1. UU Minerba (UU No. 3 Tahun 2020 jo. UU No. 4\/2009
\nPasal 158: pelaku penambangan tanpa izin terancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp100 miliar.
\n2. UU Tipikor (UU No. 31\/1999 jo. UU No. 20\/2001)
\nApabila penggunaan material ilegal merugikan Negara karena pajak galian Batuan tidak masuk ke Kas daerah, hal ini bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Pasal 2 dan 3: Ancaman minimal 4 (Empat) Tahun dan maksimal 20 Tahun penjara serta denda miliaran rupiah.
\n3. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32\/2009)
\nMaterial ilegal umumnya berasal dari tambang liar yang merusak Lingkungan, Pasal pidana UU ini mengancam hingga 10 Tahun penjara dan denda Rp10 miliar.<\/p>\n
Lebih ironis lagi, dugaan pelanggaran ini bertentangan dengan aturan yang sudah tegas dikeluarkan oleh pemerintah, lalu Bagaimana menjamin seluruh material proyek sesuai dengan aturan Gubernur dan pemerintah Daerah ?
\nMahmud Cambang mengatakan, penggunaan material ilegal tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tapi juga merusak lingkungan dan meruntuhkan kepercayaan publik.<\/p>\n
\u201cIni harus jadi pintu masuk aparat hukum untuk mengusut tuntas. Jangan hanya berhenti di kontraktor, tapi telusuri siapa yang memberi restu ? Siapa yang membiarkan ? Siapa yang Bertanggung Jawab ?”pungkasnya.
\nJika benar terbukti penggunaan material Batu ilegal, maka tidak hanya kontraktor, tetapi juga PPTK dan kepala dinas bisa ikut terseret, sebab mereka memiliki kewajiban mengawasi dan memastikan setiap pekerjaan konstruksi yang bersumber dari anggaran APBN taat pada regulasi. <\/p>\n
Lanjut Mahmud Cambang, ini berpotensi menjadi skandal hukum besar di daerah kita kuhusnya Kabupaten Soppeng. mencakup tindak pidana Minerba, Korupsi dan Lingkungan, hingga pelanggaran Administrasi Negara, “tutupnya.<\/p>\n
Tim<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
CELEBESPLUSONLINE.COM\/\/ SOPPENG SULSEL — Pekerjaan Proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Sumber Daya Air Balai…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":21867,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-21866","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"\n