Foto : Kantor Kejati Sulsel
\nAngka ini menurut Mulyadi sangat fantastis. Wajar jika menimbulkan tanda tanya.<\/p>\n
Celebesplusonline.com ( Wajo Sulsel ) – Koalisi aktivis Sulawesi Selatan mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel mengusut dugaan penyimpangan dalam kegiatan bimtek kepala desa se-Kabupaten Wajo. Koalisi aktivis menilai, ada potensi korupsi dalam kegiatan ini.<\/p>\n
“Kami minta Kejati Sulsel menyelidiki laporan ini. Sebab kami menemukan ada indikasi pemborosan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi,” ujar koordinator Koalisi Aktivis Sulsel, Mulyadi, Sabtu (31\/8\/2024).<\/p>\n
Menurut Mulyadi, perlu ditelusuri urgensi dari kegiatan bimtek hingga harus dilaksanakan 4 kali setahun.<\/p>\n
“Nilainya juga saya rasa cukup besar. Rp4,5 juta per kades dikalikan 142 kades. Artinya ada sekitar Rp600 juta per sekali kegiatan. Kalau dilaksanakan 4 kali setahun totalnya Rp2 miliar lebih,” jelasnya.<\/p>\n
Angka ini menurut Mulyadi sangat fantastis. Wajar jika menimbulkan tanda tanya.<\/p>\n
Selanjutnya perlu ditelusuri, siapa pelaksana kegiatan. Mulyadi menyebutkan, perlu diketahui kapasitas lembaga pelaksana. Termasuk prosedur penunjukan lembaga itu.<\/p>\n
Semua ini kata Mulyadi harus diusut kejaksaan.<\/p>\n
“Kami minta Kejati Sulsel tidak tinggal diam melihat kondisi pelaksanaan bimtek desa. Harus ditelisik indikasi pemborosannya. Jika benar terjadi pemborosan berarti ada dugaan unsur korupsi di dalamnya,” jelasnya.<\/p>\n
Sebelumnya sorotan juga datang dari Celebes Corruption Watch (CCW) Kabupaten Wajo. CCD menyoroti pelaksanaan bimbingan teknis kades yang dinilai hanya akal-akalan penyelenggara.<\/p>\n
“Inikan akal-akalan penyelenggara untuk meraih keuntungan. Kegiatan tersebut setiap tahunnya berulang dengan penyelenggara yang sama,” ujar Ketua Lembaga Celebes Corruption WACTH (CCW) Kabupaten Wajo Muh Akbar,belum lama ini.<\/p>\n
Akbar melihat tidak ada urgensi dalam kegiatan ini hingga harus dilaksanakan sampai 5 kali setahun. Apalagi, terkesan ada monopoli oleh lembaga tertentu sebagai penyelenggara.<\/p>\n
Akbar mengemukakan, memang secara aturan, bimtek diperbolehkan. Namun kegiatan berulang hingga 5 kali harus dilihat urgensinya.<\/p>\n
Dijelaskan Akbar, jauh lebih bermanfaat jika anggaran ini dialihkan untuk pembangunan desa dan pengembangan ekonomi.<\/p>\n
Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, kata Akbar, hingga Agustus 2024 ini sudah dilakukan 4 kali kegiatan. Setiap kades dipungut Rp4,5 juta per kegiatan.<\/p>\n
Dalam 4 kali kegiatan, 2 kali dilaksanakan di Makassar, dan dua kali di Kota Sengkang. Dalam dua kali kegiatan tahun ini, penyelenggara yang ditunjuk PT Putri Dewani Mandiri.<\/p>\n
Editor :\u00a0Muh. Syakir<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Foto : Kantor Kejati Sulsel Angka ini menurut Mulyadi sangat fantastis. Wajar jika menimbulkan tanda…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":16937,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-16936","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah"],"yoast_head":"\n