KOMISI I DPRD WAJO GELAR RDPU ATAS ASPIRASI FORMADA ” TERKAIT PENGEMBALIAN ANGGARAN MEDIA DI SEKRETARIAT DPRD “

Celebesplusonline.com // Wajo Sulsel – Sedikitnya 40 Pengelola Media dari berbagai Organisasi PERS Telah menghadiri RDPU ( Rapat Dengar Pendapat Umum ) yang di gelar Komisi I DPRD Kabupaten Wajo, Jumat, 12 Juni 2026 di ruang Penerimaan Aspirasi lantai satu Gedung DPRD Kab, Wajo.

RDPU digelar Komisi I DPRD Kab. Wajo setelah sebelumnya FORMADA ( Forum Organisasi Media Daerah ) telah menyampaikan Aspirasi di DPRD, Senin, 8 juni 2026 yang telah diterima oleh Tim Penerima Aspirasi DPRD Kab. Wajo, Yakni, H. Mustafa, Fraksi Grindra, Fery Surahman Fraksi PKB, dan H. Risman dari PPP.

RDPU tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Wajo, Amshar A. Timbang, didampingi anggota Komisi I, Amran, H. Mustafa, dan Andi Alauddin Palaguna. Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfo) Kabupaten Wajo, Andi Musdalifah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo, Andi Pallawarukka, Kepala Bapperida Wajo, Muhammad Ilyas, serta perwakilan FORMADA.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Wajo menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi insan pers terkait kebijakan kerja sama publikasi media dengan Pemerintah Kabupaten Wajo.

Ketua Komisi I DPRD Wajo, Amshar A. Timbang, menyampaikan bahwa hasil RDP akan menjadi bahan pembahasan lanjutan melalui rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Hasil pertemuan ini akan kami tindaklanjuti dalam rapat kerja Komisi I bersama Kominfo. Termasuk persoalan jumlah media yang ada, semuanya akan diverifikasi kembali sesuai ketentuan,” ujarnya.

Amshar menjelaskan, hasil persetujuan antara komisi I dan Formada, verifikasi terhadap media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah penting dilakukan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara transparan, objektif, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh media.

Selain membahas evaluasi anggaran dan validasi media, Komisi I DPRD Wajo juga membuka ruang untuk dilakukan audiensi antara organisasi media dengan Bupati Wajo sebagai bagian dari penyampaian aspirasi secara langsung.

Menurut Amshar, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan organisasi media menjadi hal penting dalam membangun kebijakan kerja sama media yang lebih baik ke depan.

“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama. Kita ingin kebijakan kerja sama media berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

Sementara Marsose gala Ketua MOI DPC Kab. Wajo, mengawali pembicaraannya, Mengatakan saya ingin belilustrasi bahwa saya selaku Pengelola Media sejak H.Naharuddin Bupati wajo, H. Andi Asmidin, dan Andi Burhanuddin Unru, hingga H. Amran Mahmud, Anggaran Media selalu ada DPRD, Namun Priode Bupati ini baru tidak ada Anggaran Media di DPRD.

Mengenai Efisiensi anggaran yang saya pahami adalah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk mengatur anggarannya sendiri, Kemudian tadi mendengar ada menyebut Media yang terverifikasi Faktual seolah olah menjadi Media yang di klasifikasi untuk mendapatkan Pagu anggaran Media tidak sama dengan Media yang belum terverifikasi, Padahal UU No.40 Tahun 1999 Media Cukup berbadan Hukum Kecuali kalau ada turunan menjadi PERDA untuk mengklasifikasi hanya Media terverifiiasi bisa diberikan pagu anggaran media di PEMDA dan DPRD.- ujar Marsose Gala Mantan Wartawan Harian Palopo Pos Fajar Group.

Marsose Gala, Menambahkan saya hanya mempertajam Penyampaian beberapa teman terdahulu Yaitu :
1.Memperjuangkan nengembalikan anggaran Media di Sekretsriat DPRD Untuk di Kelola Humas DPRD
2.Memperjuangkan ditingkatkan pagu anggaran disetiap Media
4.Memperjuangkan Kesejahteraan Pengelola Media yang bertugas di Kab. Wajo.
5.Memperjuangkan ada Klasifiiasi pemberian pagu anggaran terhadap Media
6.Memperjuangkabvtidak ada lagi Pengelola Media lebih dari satu untuk mendapatkan pagu anggaran,vinicdemi menghindari terjadinya Kecemburuan Sosial.

Sekedar tambahan Memperjuangkan AUDIENSI dengan Bupati Wajo, guna membahas anggaran Media yang dikelolah Dinas Informatika dan Stastik ( Kominfo ) untuk ditransparankan Kepada Pengelola Media di Kab, Wajo.- Tegasnya ( Tim )