WAJO SULSEL — Proyek Kolam Wisata Batue di Desa Ciromanie, Kecamatan Keera, Wajo, kembali jadi sorotan. Alih-alih menjadi destinasi wisata unggulan, kolam ini justru sepi dan terbengkalai.
Publik pun bertanya-tanya: siapa yang harus bertanggung jawab?
Suara miring mengarah ke Anggota DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. Namun, politisi Gerindra ini meluruskan.
“Kami hanya mengusulkan, kementerian yang menjalankan!” tegasnya.
Tak Ada Dana Aspirasi, itu adalah kegiatan Aspirasi
Andi Iwan menepis anggapan bahwa proyek ini bersumber dari “dana aspirasi” anggota dewan. Menurutnya, yang ada hanyalah usulan program sesuai mitra kerja komisi di DPR.Rabu (12/3)
“Kalau Desa Wisata, itu programnya Kementerian Desa. Kalau jalan dan irigasi, itu ranah Kementerian PUPR. DPR tugasnya mengusulkan, bukan mengeksekusi,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa program ini bersifat stimulan. Artinya, hanya pemantik agar masyarakat bisa mengembangkan potensi daerahnya.
“Jangan hanya mencari kesalahan. Harusnya kita pikirkan solusi,” tambahnya.
Kolam Wisata yang Sepi dan Terbengkalai
Fakta di lapangan berbicara lain. Kolam Wisata Batue yang digadang-gadang jadi destinasi unggulan justru mangkrak.
Warga mengeluhkan air yang keruh, fasilitas seadanya, dan geliat ekonomi yang tak kunjung hidup.
“Dulu kami pikir bakal ramai, tapi nyatanya cuma proyek asal jadi,” keluh seorang warga.
Kritik pun mengalir deras. Sejumlah LSM meminta transparansi anggaran.
“Jangan sampai ada penyimpangan. Pihak Kemendes harus turun tangan!” desak Lina, aktivis LSM Pemerhati Pembangunan Daerah.
Di Mana Peran Pemerintah?
Proyek ini kembali memantik pertanyaan lama: siapa yang bertanggung jawab jika program pemerintah tak berjalan sesuai harapan?
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak kementerian desa.
Satu hal yang pasti, pembangunan bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal pengelolaan. Jika program ini gagal, waktulah yang akan memberi jawaban.
Bersambung…..
