WAJO SULSEL — Proyek Kolam Wisata Batue di Desa Ciromanie, Kecamatan Keera, Wajo, kembali jadi sorotan. Alih-alih menjadi destinasi wisata unggulan, kolam ini justru sepi dan terbengkalai.
Publik pun bertanya-tanya: siapa yang harus bertanggung jawab?
Suara miring mengarah ke Anggota DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. Namun, politisi Gerindra ini meluruskan.
“Kami hanya mengusulkan, kementerian yang menjalankan!” tegasnya.
Rabu (12/3/2025)
Tak Ada Dana Aspirasi
Andi Iwan menepis anggapan bahwa proyek ini bersumber dari “dana aspirasi” anggota dewan. Menurutnya, yang ada hanyalah usulan program sesuai mitra kerja komisi di DPR.
“Kalau Desa Wisata, itu programnya Kementerian Desa. Kalau jalan dan irigasi, itu ranah Kementerian PUPR. DPR tugasnya mengusulkan, bukan mengeksekusi,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa program ini bersifat stimulan. Artinya, hanya pemantik agar masyarakat bisa mengembangkan potensi daerahnya.
“Jangan hanya mencari kesalahan. Harusnya kita pikirkan solusi,” tambahnya.
Berikut WhatsApp AIA ke Redaksi media ini,Rabu (12/3/2025) untuk diketahui bersama yaitu tidak ada yang namanya dana aspirasi bagi anggota DPR RI. Yang ada itu usulan aspirasi berbentuk kegiatan yang sesuai dengan program kementerian mitra kerja komisi masing-masing.
Saya ini tujuannya membantu daerah dengan berbagai macam program di mitra kerja komisi V, yang salah satunya adalah program yang kita maksud dari kementerian desa.
Tugas saya hanya membantu untuk dianggarkan sesuai dengan program masing-masing kementerian. Kalau desa wisata yah di kemendes lah, kalau untuk jalan dan irigasi yah di kementerian PU lah. Masing-masing kementerian punya programnya sendiri sendiri.
Untuk pelaksanaannya, silahkan tanyakan ke kementerian terkait. Karena mereka pelaksana dan penanggung jawabnya. Kami lembaga legislasi hanya menyetujui dan mengawasi pelaksanaannya. Kalau ada program tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, tentu harus diketahui apa penyebabnya. Karena memang tidak semua program dapat berhasil sebagaimana yang kita harapkan. Tentu itu tergantung pengelolaannya.
Kemarin di pemberitaan menyebut dana aspirasi dan nama saya secara pribadi. Sementara program itu sifatnya adalah aspirasi atau usulan saya untuk membantu daerah pemilihan saya yang diperebutkan oleh semua wilayah di NKRI. Seharusnya ini menjadi kesyukuran bagi kita yang dapat program dan coba kita kawal bersama.
Saya tidak tau kalau hal seperti itu salah.
Kalau ada indikasi kegagalan atau pelaksanaannya diduga tidak sesuai spek atau lain-lain, kembali lagi tanyakan kepada pelaksana kegiatannya yaitu kementerian terkait.
“Kita sama sama sama mengawasi sebagaimana fungsi saya. Jangan seolah olah saya yang menjadi pelaksana atau menyerang ke saya secara pribadi, tapi kalau ada program yang berhasil seperti perbaikan poros jalan nasional di sepanjang anabanua sampai ke Pitumpanua, atau program program lainnya, kami rasanya tidak pernah mendapat apresiasi, “ungkapnya.
Mengenai anggaran, memang sebelumnya program desa wisata itu 500 Juta per paket. Tetapi karena keterbatasan dana dan pemerataan, pihak kemendes akhirnya menurunkan anggarannya menjadi 400 Juta per paket. Program ini sebenarnya bersifat stimulan kepada suatu daerah untuk bisa mengembangkan potensi wilayahnya masing-masing.
“Seharusnya kalau ada bantuan seperti ini, sebagai warga Kabupaten Wajo justru diharapkan membantu mencari solusi dan bekerja bersama bagaimana memperbaiki daerah kita, bukan malah mencari cari masalah,” tutupnya.
Kolam Wisata yang Sepi dan Terbengkalai
Fakta di lapangan berbicara lain. Kolam Wisata Batue yang digadang-gadang jadi destinasi unggulan justru mangkrak.
Warga mengeluhkan air yang keruh, fasilitas seadanya, dan geliat ekonomi yang tak kunjung hidup.
“Dulu kami pikir bakal ramai, tapi nyatanya cuma proyek asal jadi,” keluh seorang warga.
Kritik pun mengalir deras. Sejumlah LSM meminta transparansi anggaran.
“Jangan sampai ada penyimpangan. Inspektorat harus turun tangan!” desak Lina, aktivis LSM Pemerhati Pembangunan Daerah.
Di Mana Peran Pemerintah?
Proyek ini kembali memantik pertanyaan lama: siapa yang bertanggung jawab jika program pemerintah tak berjalan sesuai harapan?
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak kementerian maupun pemerintah daerah.
Satu hal yang pasti, pembangunan bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal pengelolaan. Jika program ini gagal, waktulah yang akan memberi jawaban.
Bersambung…..
