WAJO SULSEL— Andi Iwan Darmawan Aras ( AIA ) anggota DPR RI menyoroti pelaksanaan proyek sanitasi yang dinilai tidak berjalan maksimal di beberapa daerah salah satunya di Kabupaten Wajo. Rabu, 12 Maret 2025
Dalam keterangannya, anggota dewan tersebut menemukan sejumlah proyek sanitasi yang belum rampung meski anggaran sudah dikucurkan sejak tahun 2024 lalu.
“Proyek ini seharusnya sudah selesai, tapi faktanya di lapangan masih banyak pekerjaan yang terbengkalai. Ini menunjukkan adanya masalah dalam pengawasan dan pelaksanaan,” ujar anggota DPR RI tersebut kepada media.Rabu (12/3)
Ia menegaskan pentingnya penyelesaian proyek sanitasi tepat waktu karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Selain itu, keterlambatan proyek dikhawatirkan dapat berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran negara.
Pihaknya meminta kementerian terkait serta kontraktor pelaksana untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan memberikan laporan perkembangan secara berkala.
“Kami akan terus mengawasi dan bila perlu memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tambahnya.
Masyarakat setempat juga mengeluhkan kondisi proyek yang mangkrak tersebut. Beberapa fasilitas yang belum rampung justru mengganggu aktivitas warga sehari-hari.
DPR RI menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus dijalankan dengan profesional dan bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat.
Menurut AIA bahwa
Proyek ini inpres air minum dan sanitasi
Kalau ada yang terbengkalai, laporkan saja ke penanggung jawab kegiatannya. Disitu jelas pelaksananya ada badan usaha.
Ia menambahkan, Laporkan saja ke APH kalau sudah disampaikan ke Balai untuk pembenahan tapi masih abai, terangnya.
Terkhusus di Kecamatan Pitumpanua ada 34 titik yang dibangun, namun hanya 33 dikerjakan disebabkan yang satu lahannya terkena banjir sehingga dipindahkan, ungkap Eko pengawas lokal
CV Sandessai Kanali dari Pekan Baru.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Wajo,H Mustafa mengatakan sangat kecewa dengan proyek sanitasi ini karena pekerjaan mereka belum tuntas hingga di bulan bulan Maret 2025.
Dan lebih parahnya lagi, di Desa Pajalele Kecamatan Tanasitolo misalnya, warga penerima mendapatkan jatah 10 sak semen dengan merk rajawali. Namun jika kekurangan sisanya di tanggung warga, ini sesuai imformasi dari tukang berinisial U dan Z.Dimana kegiatan tersebut penanggung jawabnya adalah perangkat desa,RD, ujar Mustafa.
Mutafah menambahkan kejanggalan yang paling jelas adanya beban warga menambah material 3 sampai 5 sak per penerima bantuan seperti yang dialami warga firmansyah, syarifudin dan ilyas berada di Dusun Pandangloloe.
Politisi gerindra sangat kecewa terhadap stecholder yang beri wewenang untuk bertanggung jawab, bukan malah meringankan beban masyarakat malah menambah beban saja, katanya.
” Silahkan cari untung tapi jangan sampai masyarakat terbebani, jika perlu
uang warga yang di pakai beli materiil segera di kembalikan., ” tutupnya.
@ Redaksi CP #
