WAJO SULSEL— Proyek pembangunan kolam Wisata oleh Kemennterian Desa PDTT RI berupa Dana Aspirasi dari H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. (Anggota DPR RI) di tiga desa di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada tahun 2023 salah satunya kolam Wisata Batue, Dusun Bontomare,Desa Ciromanie, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo kini menuai sorotan. Selasa, 11 Maret 2025
Diketahui pada tahun 2023 dana pembangunan kolam Wisata Batue Desa Ciromani Kecamatan Keera Kabupaten Wajo yang menelan anggaran lebih kurang empat ratus juta rupiah dan kini menuai sorotan.
Sejumlah warga dan aktivis masyarakat menilai pembangunan wisata konvensional tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Menurut warga, sejak diresmikan Tahun 2023 lalu, kolam renang tersebut tidak ada lagi pengunjung berkunjung dikarenakan beberapa faktor termasuk kebersihan air kolam dan tentunya pembangunan kolam Wisata Batue Ciromanie ini tidak berdampak pada peningkatan ekonomi lokal.
Masih teringat dibenak pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 berlangsung Pemantauan dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Wisata Tahun Anggaran 2023 termasuk Kolam Wisata Batue,Dusun Bontomare, Desa Ciromanie, Kecamatan Keera.
Namun,Fasilitas yang dibangun pun dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang lebih membutuhkan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan layanan kesehatan.
“Kami kecewa karena dana besar dihabiskan untuk sesuatu yang tidak prioritas. Kolam renang ini malah terbengkalai dan tidak memberi efek ekonomi bagi warga,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan identitasnya.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah LSM dan perwakilan masyarakat meminta Inspektorat Provinsi segera melakukan audit terhadap penggunaan anggaran dalam proyek ini. Mereka mencurigai adanya ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan hasil di lapangan.
“Kami mendesak inspektorat turun tangan agar jelas ke mana dana tersebut digunakan dan apakah proses pembangunannya sesuai prosedur,” kata Lina, perwakilan LSM Pemerhati Pembangunan Daerah.
Hingga saat ini, pihak pemerintah daerah belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan audit tersebut.
Sementara itu, warga berharap proyek pembangunan di masa mendatang lebih tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
@ Tim #.
