WAJO SULSEL— Persoalan antrean panjang dan penertiban kendaraan dalam penyaluran BBM bersubsidi di Kecamatan Pitumpanua mulai menemukan titik terang. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan yang mempertemukan Tripika Kecamatan Pitumpanua, pihak SPBU, PPK Pertanian, serta Koalisi LSM Pers Kecamatan Pitumpanua.
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Kecamatan Pitumpanua, Kamis (24/9/2026), pukul 10.00 hingga 12.00 Wita.
Pertemuan dihadiri Camat Pitumpanua Harriyanti Marzuki, Sekretaris Kecamatan Muhammad Ashar Sultan, Kapolsek Urban Pitumpanua yang diwakili Kanit Reskrim Ipda Muhammad Ilham dan Panit II Reskrim Aiptu Salam.
Turut hadir perwakilan Danramil 1406/10 Pitumpanua, Sertu Iwan,penanggung jawab SPBU Tobarakka dan Bulete, Alos dan Muhammad Indra, serta PPK Pertanian H. Halim.
Sementara dari Koalisi LSM Pers Kecamatan Pitumpanua hadir Marsose, Sultan, Hamsing Ismail, Rustan, Junaidi Amir, dan Isbul selaku pemantau wilayah.
Pertemuan tersebut membahas persoalan antrean panjang kendaraan di dua SPBU, yakni SPBU 74.909.80 Kelurahan Bulete dan SPBU 75.909.04 Kelurahan Tobarakka.
Berbagai ide, saran, masukan, serta solusi disampaikan para peserta audance sebagai upaya mencari langkah bersama dalam menciptakan penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tertib dan sesuai ketentuan.
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Koalisi LSM Pers Kecamatan Pitumpanua dan difasilitasi oleh Camat Pitumpanua dengan menghadirkan Tripika serta instansi terkait.
Koalisi LSM Pers menilai persoalan penyaluran BBM subsidi perlu mendapat perhatian bersama agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya terkait antrean kendaraan dan ketertiban pelayanan di SPBU.
Marsose, yang dipercaya sebagai juru bicara Koalisi LSM Pers dalam pertemuan tersebut, menyampaikan sejumlah aspirasi dan masukan masyarakat kepada pihak terkait.
Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan ruang bersama untuk mencari solusi terhadap persoalan yang selama ini terjadi di lapangan.
Ia menegaskan, Koalisi LSM Pers hadir sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat dan berharap hasil pertemuan dapat ditindaklanjuti secara bersama-sama.
Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun koordinasi antara pemerintah kecamatan, aparat keamanan, pengelola SPBU, instansi terkait, dan elemen masyarakat dalam mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang tertib, transparan, dan tepat sasaran.
(TIM)
