Foto :
H. Mustafa Politisi Gerindra,juga anggota Komisi I DPRD Wajo angkat bicara terkait kasus Dinas DPBD
Minggu, 16 Maret 2025
WAJO SULSEL— Sorotan publik kembali mengarah pada Kepala Dinas BPKSDM Kabupaten Wajo,Syamsul Bahri setelah mencuat dugaan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai prosedur.
Dana tersebut diketahui masuk ke rekening pribadi salah satu kepala bidang (Kabid) saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Daerah.
Informasi yang beredar menyebutkan, dana bansos yang seharusnya disalurkan langsung kepada masyarakat terdampak bencana, justru sempat ditransfer ke rekening pribadi pejabat tersebut dengan alasan efisiensi penyaluran.
Praktik ini dinilai menyalahi aturan dan memicu keresahan masyarakat serta aktivis sosial setempat.
Beberapa tokoh masyarakat dan LSM mendesak Bupati Wajo untuk segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas BPKSDM saat ini, mengingat pejabat yang bersangkutan saat ini berada di bawah koordinasi dinas tersebut. Mereka menilai perlu ada tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang, serta untuk menjaga integritas tata kelola keuangan daerah.
“Kami meminta Bupati turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kepada pejabat yang saat ini menjabat sebagai Kadis BPKSDM.
Jangan sampai kasus ini dibiarkan berlarut tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” kata salah satu aktivis.
Sejumlah pihak berharap agar inspektorat daerah segera melakukan audit khusus terhadap aliran dana bansos tersebut.
Kepada wartawan Kepala BPBD Wajo,Syamsul Bahri,memberikan pernyataan yang menyebut “tidak ada kerugian negara” dalam dugaan penyalahgunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) 2023 dan ini dinilai menyesatkan oleh para praktisi hukum.
Politisi Gerindra, H Mustafa angkat bicara dengan mengatakan melihat polemik ini sudah jadi isu negatif di masyarakat maka dewan mengharapkan kepada Bupati agar betul penempatan Kepala OPD dari semua sektor / bidang betul – betul menempatkan orang yang punya kompoten dan pengalaman yang mumpuni serta tidak kalah pentingnya adalah memiliki moral / kejujuran ( integritas ).Sehingga kecerdasan dan kejujuran tersebut melahirkan konsep yang nyata yakni masyarakat yang sejahtera.
Lanjut kata anggota Komisi I DPRD,apalagi oknum kepala OPD tersebut memenej dua OPD dan satunya adalah OPD yang berkaitan lansung tentang penilaian, evaluasi para birokrasi di Pemda Wajo, jadi diharap Bupati Wajo segera mengambil langkah kongkrit demi terciptanya Birokrasi yang SDM nya yang mumpuni, sehingga pengelolaan keuangan sehat dan tercipta cita konstitusional masyarakat maju dan sejahtera, sambungnya.
Kami selaku mitra kerja BKPSDM dan Inspektorat, ”
Bagaimana mau menertibkan orang lain kalau anda sendiri tidak tertib dan bagaimana mau menilai dan evaluasi orang lain kalau anda sendiri tidak kompeten dan berintegritas, ” tutup Mustafa.
Hingga berita ini ditayangkan,Bupati Wajo belum memberikan keterangan resmi terkait permasalahan tersebut.
Tim
