Wajo, Sulawesi Selatan – 12 November 2024 – Debat publik Pilkada Wajo 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Wajo semakin menegangkan saat memasuki sesi tanya jawab. Pada momen ini, pasangan calon Dr. H. Amran Mahmud dan H. Amran SE (Pammase) tampil dominan dengan melontarkan pertanyaan kritis kepada paslon Arrahman terkait visi mereka yang mengandung kata “Maradeka.” Pammase mempertanyakan makna kewenangan penuh yang diklaim dalam visi tersebut, terutama dengan mempertimbangkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak memberikan kewenangan penuh pada pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 18 huruf A .
Dr. H. Amran Mahmud dari Pammase menyampaikan, “Saya mencermati visi paslon satu di mana ada kata ‘Maradeka.’ Pertanyaan kami adalah, dari mana sumber kewenangan penuh itu? Karena dalam kerangka NKRI, kewenangan penuh tidak ada di tingkat daerah dan tetap terikat dengan regulasi dari pemerintah pusat. Seperti apa yang dimaksud dengan kewenangan penuh yang akan dilakukan pemerintah daerah?”
Pertanyaan ini disambut dengan pengalihan dari pasangan Arrahman, di mana paslon nomor satu meminta wakilnya, dr. Baso Rahmanuddin, untuk menjawab. dr. Baso Rahmanuddin, dengan sedikit gugup, menjelaskan bahwa “Maradeka” adalah singkatan dari Wajo “Maju, Religius, Terdepan, dan Bermartabat,” tanpa memberikan penjelasan yang konkret terkait konteks kewenangan penuh seperti yang ditanyakan.
Jawaban tersebut menuai kritik dari pengamat politik lokal yang hadir. “Penjelasan singkatan ‘Maradeka’ tidak relevan dengan konteks pertanyaan yang diajukan. Pammase bertanya tentang pemahaman dan rencana kewenangan dalam kerangka NKRI, namun jawaban yang diberikan terkesan mengalihkan tanpa menjawab substansi pertanyaan,” ungkap seorang pengamat politik.
Dominasi Pammase dalam debat ini mendapat perhatian dari masyarakat Wajo yang berharap pada visi dan program konkret dari setiap kandidat. Penguasaan materi yang ditunjukkan Pammase dinilai berhasil menampilkan mereka sebagai pasangan yang memahami kerangka pemerintahan dan regulasi, serta memiliki kejelasan dalam memaparkan rencana untuk Wajo.
Dengan semakin dekatnya hari pemilihan, debat publik ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Wajo untuk menilai kapasitas dan kesiapan masing-masing paslon, khususnya dalam memahami tugas dan batas kewenangan pemerintah daerah dalam sistem NKRI.
